PAN Usulkan Pembentukan Sekretariat Bersama Koalisi Pemerintah

Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) koalisi pendukung pemerintah.

PAN Usulkan Pembentukan Sekretariat Bersama Koalisi Pemerintah
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) koalisi pendukung pemerintah.

Hal itu dilakukan komunikasi antar partai politik pendukung pemerintah menjadi efektif.

"Saya usulkan agar efektif, karena kalau merasa berbeda sikap politik. Karena kalau merasa beda sikap politik,itu sikap politik apa. Harus ada kesamaan pandangan sebelum memutuskan. Komunikasi efektif perlu diintensifkan," kata Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Taufik mengatakan pihaknya pernah berkoalisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu koalisi pemerintahan membentuk kantor Sekretariat Bersama (Sekber). Hal itu terjadi juga saat pemerintahan era Megawati.

"Sekarang kami ingatkan komunikasi politik haruss diperkuat jangan sampai personal," kata Taufik.

Wakil Ketua DPR itu menuturkan PAN sepanjang era reformasi telah terlibat efektif dalam koalisi. Apalagi, semenjak adanya pilkada serentak. Sehingga, tiap parpol memiliki pengalaman yang berbeda-beda.

"Tidak bisa disentralisasi,jadi isu di tiap daerah beda-beda. Ada kalanya di pusat PAN koalisi dengan parpol tertentu tapi di daerah dengan parpol berbeda," kata Taufik.

Taufik mengingatkan koalisi merupakan mitra politik yang saling memperkuat. Sebab, koalisi partai politik berada dalam posisi yang sejajar untuk kepentingab nasional dan sejajar.

"Kalau dipahami koalisi bersama untuk perkuat, saling berikan masukan, tidak saling nilai paling kuat atau superioritas dan inferioritas, maka itu pondasi awal bicara koalisi," kata Taufik.

Taufik menuturkan PAN secara konsisten bersama Presiden Joko Widodo ikut koalisi tanpa syarat. PAN, kata Taufik, sadar penempatan kader di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau asal ngamuk sana sini enggak selesaikan masalah kebangsaan kita," kata Taufik.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help