Perppu Ormas

Wiranto: Apakah Kita Ingin Indonesia Seperti Libya, Irak, atau Suriah?

"Kita rela nanti, (Indonesia) menjadi seperti Libya, seperti Irak, seperti Suriah, mau nggak ?" tanya Wiranto kepada wartawan.

Wiranto: Apakah Kita Ingin Indonesia Seperti Libya, Irak, atau Suriah?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers mengenai Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pengganti UU (Perppu) 2/2017 untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, kecewa atas berbagai reaksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017.

Kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017), ia menyebutkan bahwa perppu tersebut dikeluarkan tak lain untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari kelompok-kelompok yang mengancam.

Ia berharap semua pihak mau mendukung kebijakan tersebut.

"Kita rela nanti, (Indonesia) menjadi seperti Libya, seperti Irak, seperti Suriah, mau nggak ?" tanya Wiranto kepada wartawan.

Perppu tersebut dikeluarkan atas Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2013, tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

Melalui perppu itu, pemerintah antara lain memangkas mekanisme pencabutan keabsahan ormas, sehingga pencabutannya tidak lagi melalui proses persidangan. Keweanangan tersebut kini berada di kementerian terkait.

Perppu yang antara lain dikeluarkan untuk membubarkan ormas Hibut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung konsep khilafah atau kepemimpinan sesuai ajaran Islam, menurut Wiranto tidak diterbitkan untuk mendiskreditkan umat Islam.

Ia memastikan, perppu itu hanya ditujukan bagi mereka yang anti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Mengingat begitu banyaknya ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945, menruut Menkopolhukam pemerintah tidak bisa diam saja.

Kata dia harus ada langkah-langkah tegas dari pemerintah, untuk melindungi masyakarat dan kedaulatan negara. Sementara UU tentang ormas diangap kurang memadai, sehingga harus diterbitkan peprpu.

"Kalau nggak setuju bisa datang ke kantor saya, bisa diskusi dengan saya, nggak setuju bisa saja memberikan saran-saran jalan keluarnya apa ?" ujarnya.

"Jangan kemudian teriak-teriak, pemerintaan seperti orde baru, saya kan pernah di sana juga, saya tahu, ujungnya orde baru kan saya juga di sana, saya tahu, dengan cara-cara yang dulu lebih gampang, ini sangat demokratis," katanya.

Wiranto sendiri di era orde baru antara lain pernah menjabat sebagai Panglima TNI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamana (Menhankam). Wiranto mengemban jabatan tersebut, saat Presiden Suharto yang merupakan penguasa orde baru (orba) lengser.

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help