Suap Pejabat BPK

Anggota BPK Eddy Moelyadi Soepardi Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (18/7/2017) memanggil Anggota VII BPK RI Eddy Moelyadi Soepardi.

Anggota BPK Eddy Moelyadi Soepardi Diperiksa KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Juru bicara KPK Febri Diansyah 

LAPORAN WARTAWAN TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (18/7/2017) memanggil Anggota VII BPK RI Eddy Moeljadi Soepardi.

Eddy dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan Pemberian Opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016.

"Yang bersangkutan (Anggota VII BPK RI Eddy Moelyadi Soepardi) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RSG (Rochmadi Sapto Giri, auditor BPK)," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Selain memeriksa Eddy, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Auditorat III.B.2 BPK, Ali Sadli. Ali diagendekan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes PDTT, Sugito.

Febri menambahkan Kepala bagian TU dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP) juga dijadwalkan diperiksa penyidik KPK.

"Dia (JBP) akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," singkatnya.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta Auditor BPK RI, Ali Sadli dan Rochmadi Sapto Giri.

Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta, lewat Jarot Budi Prabowo. Suap itu diduga agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016.

Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help