Bentuk Densus Anti Korupsi, Kepolisian Tak Bermaksud Menyaingi KPK

Mabes Polri tengah menyusun pembentukan Densus Anti Korupsi. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membantah Kepolisian akan menyaingi KPK.

Bentuk Densus Anti Korupsi, Kepolisian Tak Bermaksud Menyaingi KPK
KOMPAS IMAGES
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri tengah menyusun pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membantah Kepolisian akan menyaingi KPK.

"KPK kan jumlahnya terbatas, 1.000 paling ya, penyidiknya juga 150 mungkin, penyelidiknya juga mungkin segitu," kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Tito mengatakan pegawai KPK yang terbatas membuat lembaga antirasuah itu membidik kasus-kasus besar.

Jenderal bintang empat itu mengakui penangkapan kasus besar memiliki pengaruh tetapi tidak masif.

"Saya waktu ketemu dengan KPK di Mabes Polri saat halal bihalal saya sampaikan tanpa mengecilkan teman-teman KPK dan tanpa membesarkan Polri. Saya sampaikan Polri ini mesin raksasa, jumlah 423 ribu orang, punya 33 Polda, hampir 500 Polres," kata Tito.

Baca: Mantan Pria Tampan Surabaya dan Pedagang Beras itu Kini jadi Tersangka Korupsi

Tito lalu mencontohkan saat kepolisian bersama Kementan, Kemendag dan KPPU membentuk Satgas Sembako. Ia memerintahkan 33 Kapolda membentuk satgas bersama Dinas Petanian mengawasi gejolak stabilitas sembako serta menindak pelaku.

"Kita melihat dalam waktu tidak sampai 2 bulan, ada sekira 212 perkara, masif, tak hanya 3, 4, 5 perkara, 212 perkara mereka tangani. Begitu tertangkap otomatis mafia-mafia kartel tiarap. Begitu tiarap harga akan normal," kata Tito.

Tito mengungkapkan Kepolisian terus melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi kepada KPK. Ia menyampaikan kelebihan Polri pada jaringan serta aparat yang banyak.

"Kalau KPK kelebihan utamanya adalah relatif sulit diintervensi karena bukan bagian dari eksekutif pemerintah. Bukan dibawah presiden. Ditunjuk langsung DPR. Kekuatannya disana," kata Tito.

Sedangkan kepolisian, kata Tito, memiliki tim yang terdidik dan terlatih. Ditambah memahami teknis penyidikan serta penanganan tindak pidana korupsi.

"Jadi kenapa kita tak berkolaborasi? Bukan berarti kita ingin menyindir KPK, tidak. KPK bisa katakanlah jadi koordinasi pengawas, dalam kasus-kasus tertentu," kata Tito.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help