Perppu Ormas

Ormas Masih Punya Peluang Tempuh Jalur Pengadilan Jika Izinnya Dicabut

"Maka saya heran, ada upaya seperti ini, upaya untuk penyelamatan bangsa, penyelamatan negara penyelamatan NKRI, kok dikecam ramai-ramai,"

Ormas Masih Punya Peluang Tempuh Jalur Pengadilan Jika Izinnya Dicabut
Tribunnews.com/ Nurmulia Rekso Purnomo
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 sudah mempertimbangkan prinsip demokrasi.

Kepada wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017), Wiranto menyebut Perppu tersebut nantinya akan disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Setelah Perppu tersebut disetujui, kementerian terkait akan kembali meneliti pasal demi pasal sebelum diterapkan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dinilai melanggar.

"Kalau (ormas) tidak setuju, ada proses lagi, undang-undang mengatur (Ormas) boleh nanti mempertahankan dirinya, boleh lewat pengadilan, apakan PTUN, ke MK. Ini semua kan sangat demokratis," kata Wiranto.

Perppu tersebut diterbitkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Baca: Asas Contrario Actus Sempat Diusulkan Dalam UU Ormas, Namun Ditolak

Melalui Perppu tersebut, pemerintah berupaya memangkas mekanisme pencabutan keabsahan Ormas.

Jika dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 diatur pencabutan keabsahan dilakukan melalui pengadilan.

Dalam Perppu diatur kementerian terkait bisa melakukan pencabutan tanpa proses pengadilan.

Halaman
12
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help