Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil

Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan Rp 65 miliar.

Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102040.jpg
dok. Kementerian PUPR
Lokasi rehabilitasi dan pembangunan irigasi kecil yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102030.jpg
dok. Kementerian PUPR
Lokasi rehabilitasi dan pembangunan irigasi kecil yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102130.jpg
dok. Kementerian PUPR
Lokasi rehabilitasi dan pembangunan irigasi kecil yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102324.jpg
dok. Kementerian PUPR
Rapat Kerja (Raker) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 antara Komisi V DPR RI yang dipimpin Fary Djemi Francis dengan Kementerian PUPR dan mitra kerja lainnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Basarnas, dan BMKG, dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Senin (24/7/2017), di Gedung DPR RI Jakarta.
Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102248.jpg
dok. Kementerian PUPR
Rapat Kerja (Raker) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 antara Komisi V DPR RI yang dipimpin Fary Djemi Francis dengan Kementerian PUPR dan mitra kerja lainnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Basarnas, dan BMKG, dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Senin (24/7/2017), di Gedung DPR RI Jakarta.
Dapat Tambahan 65 Miliar, Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi dan Bangun Irigasi Kecil - kementerian-pupr_20170726_102311.jpg
dok. Kementerian PUPR
Rapat Kerja (Raker) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 antara Komisi V DPR RI yang dipimpin Fary Djemi Francis dengan Kementerian PUPR dan mitra kerja lainnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Basarnas, dan BMKG, dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Senin (24/7/2017), di Gedung DPR RI Jakarta.

Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan Rp 65 miliar.

Tambahan ini merupakan salah satu butir kesepakatan dalam Raker APBN-P 2017 antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Basarnas, BMKG, serta Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (24/7/2017).

“Tambahan Anggaran sebesar 65 miliar tersebut akan dialokasikan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yakni untuk rehabilitasi dan pembangunan irigasi kecil. Dengan tambahan anggaran, kita berharap dapat menangani 250 – 300 lokasi irigasi kecil pada tahun 2017 ini,” ungkap Basuki.

Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Kementerian PUPR telah melakukan penghematan sebesar Rp 517,79 miliar.

Dari total belanja sebesar 104,237 triliun, porsi belanja Kementerian PUPR sendiri sebagian besar untuk belanja modal Rp 79,073 triliun, belanja barang Rp 22,868 triliun dan sisanya untuk belanja pegawai sebesar Rp 2,7 triliun.

"Penghematan dilakukan untuk belanja barang pada semua pos anggaran di Kementerian PUPR. Anggaran yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara langsung tidak akan terganggu," kata Basuki.

Efisiensi juga dilakukan Kementerian PUPR dalam hal perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya.

Penghematan juga dilakukan pada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 10 miliar dari alokasi anggaran tahun ini senilai Rp 458,49 miliar.

Tahun ini PPLS masih menggunakan Bagian Anggaran (BA) 105 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Namun tahun depan, PPLS akan masuk dalam BA 033 sebagai akun Kementerian PUPR.

Penghematan memang dilakukan seluruh unit kecuali Direktrorat Jenderal Bina Marga yang merevisi anggaran dari belanja barang menjadi belanja modal sebesar Rp 187,5 miliar.

"Tujuan revisi itu adalah untuk membangun infrastruktur konektivitas dalam rangka mendukung Asian Games ke-18 di Sumatera Selatan dan pertemuan tahunan World Bank dan IMF tahun 2018 di Bali," ujar Basuki.

Dari Raker tentang RAPBN-P 2017 tersebut ditetapkan juga anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 104,237 triliun dengan rincian seperti Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 558,3 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 104,63 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp 33,1 Triliun, Ditjen Bina Marga Rp 43,7 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 16,604 Triliun.

Kemudian Ditjen Penyedian Perumahan sebesar Rp 8,148 Triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 237,11 Miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 615 miliar, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 320,42 Miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 256 Miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 453 miliar.

Sedangkan untuk Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo anggarannya mencapai Rp 448,498 Miliar. (***)⁠⁠⁠⁠

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help