Ada Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru, Laporkan ke Mendikbud

Mendikbud mengaku bekerja sama dengan Saber Pungli yang berada di bawah arahan Menkopolhukam dalam mengatasi pungutan liar

Ada Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru, Laporkan ke Mendikbud
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas menerima pengaduan orang tua siswa yang anaknya tidak diterima sekolah di ruang informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP, di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Kamis (13/7/2017). Jelang hari pertama masuk sekolah (17 Juli 2017) yang tinggal beberapa hari lagi, Disdik Kota Bandung masih banyak didatangi orang tua siswa yang mengadukan permasalahan PPDB. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses PPDB 2017 di Jawa Barat menjadi yang paling bermasalah di Indonesia dengan 38 laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Inspektorat Kemendikbud. Disusul Banten (26 laporan), Jawa Timur (25), DKI Jakarta (10) dan Jambi (6). (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengatasi berbagai modus maladministrasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menkopolhukam Wiranto.

Mendikbud mengaku bekerja sama dengan Saber Pungli yang berada di bawah arahan Menkopolhukam dalam mengatasi pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.

Muhadjir meminta bila ditemukan kasus pungli tidak langsung ditindak tetapi dilaporkan terlebih dahulu ke pihak Kemendikbud.

"Saya sudah izin ke Pak Wiranto agar dikontak terlebih dahulu kalau dari Saber Pungli menemukan pungutan liar di sekolah. Setelah menerima laporan itu Kemendikbud akan langsung turunkan tim," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Muhadjir mencontohkan kasus penangkapan Kepala Sekolah SMAN 27 Kota Bandung beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan daya tampung SMAN 27 itu dilakukan atas kesepakatan komite sekolah dengan orang tua siswa.

"Kasus itu berawal dari permintaan orang tua siswa agar sekolah meningkatkan kapasitas dari 10 rombongan belajar menjadi 14 kelas. Karena itu para orang tua sepakat untuk membantu, lalu kami turunkan tim dan bantu secara advokasi," terang Muhadjir.

Mendikbud menjelaskan bahwa kasus itu tidak bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016.

"Selama suatu kasus tidak bertentangan dengan peraturan maka bisa kami bantu penyelesaiannya," tuturnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help