Kasus First Travel

Buntut Kasus First Travel, DPR Bentuk Panja Perjalanan Umroh

Salah satunya yakni dengan membentuk panitia kerja (Panja) Penyelenggaraan Umroh dan Ibadah Haji Khusus.

Buntut Kasus First Travel, DPR Bentuk Panja Perjalanan Umroh
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
Tersangka kasus penipuan PT First Travel Andika Surachman (tengah) saat gelar perkara kasus penipuan PT First Travel di Bareskrim Polri, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (22/8). Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka yakni Andika Surachman, Anniesa Desvitasari, dan Siti Nuraidah Hasibuan terkait kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umroh yang dilakukan PT First Travel yang kerugiannya mencapai Rp848 miliar . (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR serius menangani kasus dugaan penipuan yang dilakukan biro perjalanan umroh First Travel.

Salah satunya yakni dengan membentuk panitia kerja (Panja) Penyelenggaraan Umroh dan Ibadah Haji Khusus.

"Kasus First Travel menjadi pemicu dibentuknya Panja," kata Wakil ketua Komis VIII DPR RI, Abdul malik Haramain kepada wartawan, Rabu (23/8/2017).

‎Menurutnya selama ini kerap muncul aduan penyelenggaraan umroh yang tidak beres.

Aduan terutama dalam empat hal, mulai dari mekanisme pemberangkatan yang tidak sesuai salah satunya ketika sampai di Mekkah dan Madinah.

Kedua masalah ketidaksesuaian jadwal serta tarif.

Baca: BERITA FOTO: Mewahnya Ruang Tamu Rumah Bos First Travel Bak Istana Raja

Mulai dari penundaan pemberangkatan jemaah, tambahan biaya umrah dari harga yang telah ditentukan.

"Bahkan hingga pembatalan pemberangkatan jemaah dan hilangnya dana jemaah," tuturnya.

Ketiga yakni buruknya kualitas layanan pemeberangkatan.

Hal itu disebabkan karena adanya perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umroh (PPIU) atau travel umroh.

"Terakhir masalah promo murah yang tidak sesuai dan masuk akal," ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, sekitar 200 orang calon jemaah umroh korban first travel mendatangi DPR RI. Mereka mengadukan nasibnya dan menuntut diberangkatkan umroh.

Kedua ratus orang tersebut diterima oleh anggota Komisi VI dan VIII dari fraksi PPP. ‎

Beberapa dari mereka bahkan ada yang menangis saat mengadukan nasibnya ke anggota dewan.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help