Begini Tata Cara Penerbitan Sertifikat Halal

Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan tata cara penerbitan sertifikat halal seperti yang diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Begini Tata Cara Penerbitan Sertifikat Halal
kementerian agama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ke depan, proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan tata cara penerbitan sertifikat halal seperti yang diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurutnya, ada beberapa tahap penerbitan sertifikat halal.

Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha.

Baca: Mulai 2019, Sertifikasi Produk Halal Jadi Kewajiban dan Akan Dijalankan Kemenag

“Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk,” kata Soekoso dalam keterangan dari Kementeri Agama, Jumat (13/10/2017).

Kedua, pemilihan LPH.

Menurut Soekoso, pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya.

LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Halaman
123
Penulis: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help