Hadir di PBB, Kemenko PMK Ungkapkan Kemajuan Perlindungan Anak Indonesia

Terlebih saat ini sekitar tiga puluh empat persen atau 87 juta penduduk Indonesia sendiri adalah anak-anak.

Hadir di PBB, Kemenko PMK Ungkapkan Kemajuan Perlindungan Anak Indonesia
dok. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis (21/9/2017), bertema Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif. 

Indonesia menegaskan pentingnya memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak. Terlebih saat ini sekitar tiga puluh empat persen atau 87 juta penduduk Indonesia sendiri adalah anak-anak. Bahkan pada tahun 2045, anak-anak Indonesia tersebut akan menjadi mayoritas angkatan kerja produktif di Indonesia.

“Indonesia dengan senang hati mengambil peran sebagai Pathfinder dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis (21/9/2017), bertema Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif.

Melalui forum ini, Indonesia menyampaikan pandangannya terkait usaha dan capaian yang sudah diraih di bidang perlindungan anak.

Dalam pidatonya, Puan menjelaskan dua kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia di bidang perlindungan anak.

Kemajuan pertama yang telah dicapai Indonesia adalah peluncuran Strategi Nasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak di tahun 2016.

Fokus dari Strategi Nasional tersebut antara lain adalah mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; kemudian memberikan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh; dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak.

Sedangkan kemajuan kedua yang telah diraih Indonesia dalam bidang perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh.

“Capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain; penunjuk jalur yang aman ke sekolah; dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi,” jelas Puan.

Selanjutnya, di tingkat daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat sipil.

"Seperti Forum Anak-Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Ruang Kreatif Anak-anak yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia,” ungkap Puan.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help