Suap di Kementerian Perhubungan

Penyuap Dirjen Perhubungan Laut Segera Duduk di Meja Hijau

Febri melanjutkan dalam waktu dekat, tersangka akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Penyuap Dirjen Perhubungan Laut Segera Duduk di Meja Hijau
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono tiba di gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (3/10/2017). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan terkait kasus dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek di Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (20/10/2017) melimpahkan tahap dua terhadap Adiputra Kurniawan (APK).

Adiputra Kurniawan merupakan tersangka penyuap Dirjen Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif dalam perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubunga‎n.

Baca: Fadli Zon Sebut Prabowo Siap Nyapres di 2019

"‎Hari ini dilakukan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka APK, Komisaris PT. Adhiguna Keruktama.
Penyidik telah melimpahankan barang bukti dan tersangka pada penuntut umum," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan dalam waktu dekat, tersangka akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Sementara itu, untuk tersangka Antonius Tonny Budiono berkasnya masih belum lengkap. Jika sudah lengkap, akan langsung disusulkan ke tahap penuntutan untuk disidang.

Diketahui, baik Adiputra maupun Tonny, diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahkan penyidik juga menjerat Tonny dengan pasal gratifikasi, beberapa barang hasil gratifikasi mulai dari batu akik, cincin, jam tangan hingga keris telah disita KPK.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help