Lakpasdam PBNU Nilai Penting Disikapi Hasil Survei Alvara tentang Radikalisme

Hasil survei dinilai muncul sebagai fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Lakpasdam PBNU Nilai Penting Disikapi Hasil Survei Alvara tentang Radikalisme
Ist/Tribunnews.com
Rilia temuan survei yang dilakukan lembaga survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation di Jakarta, Senin (23/10/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq mengatakan hasil survei yang dirilis lembaga survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation adalah alarm buat semua pihak, bagaimana potret kecenderungan masyarakat muslim kelas menengah di Indonesia saat ini.

Apa yang ditunjukkan survei ini, lanjut Fajar, bukan datang tiba-tiba tapi hasil proses panjang yang konsekuensinya dirasakan sekarang.

"Dulu kelompok masyarakat Islam kita berdebat NU dan Muhammadiyah. Dan sekarang yang terjadi adalah kontestasi siapa yang lebih Islam. Kemudia generasi sekarang yang jadi kelas menengah adalah yang hanya merasakan gejolak reformasi tapi tak merasakan gejolak Islam orde baru," jelasnya di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca: Survei Alvara: 29,6 Persen Kaum Profesional Setuju Negara Islam Diperjuangkan

Pembicara lainnya dari Lakpasdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan dalam survei ini sangat penting.

Dulu banyak kalangan menilai radikalisme bukan hal serius, padahal efeknya sangat besar.

“Sekarang terbukti bahwa intoleransi masuk ke semua lini kehidupan kebangsaan. Bukan hanya masuk pada yang kelompok DNA-nya sudah radikal tapi juga kelompok yang DNA tak radikal namun ikuy-ikut. Yang tak punya imunitas terhadap radikalisme masuk dan ikut. Sehingga semua dengan mudah menerima ajaran intoleransi dan radikalisme," ujar Rumadi.

Rumadi juga melihat bahwa dari sisi usia, sebagian besar kalangan ini adalah pekerja yang masuk pasca-reformasi.

Menurutnya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya dalam seleksi PNS tak ada lagi yang mengecek idiologi kebangsaannya.

"Kita harus menata ulang persoalan idiologi kebangsaan. Apalagi ini aparatur negara yang kelihatan. Sekali lagi ini bukan masalah sederhana. Sebab yang dimasuki ini adalah PNS, profesiobal swasta dan BUMN," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help