Korupsi KTP Elektronik

Upaya Banding KPK Soal Keterlibatan Novanto dalam Kasus E-KTP Ditolak Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding jaksa penuntut umum KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto

Upaya Banding KPK Soal Keterlibatan Novanto dalam Kasus E-KTP Ditolak Pengadilan Tinggi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding jaksa penuntut umum KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP.

"Majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan JPU pada KPK yang termuat dalam memorinya poin a s/d c tidak beralasan untuk dipertimbangkan sedangkan keberatan di poin d dan e majelis tingkat banding sudah mempertimbangkan di atas yang mana para terdakwa dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti," demikian vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam laman Mahkamah Agung seperti dikutip Antara, Rabu (8/11/2017).

Baca: Ketua DPRD: Rapat Paripurna APBD DKI Jakarta DiGelar 15 November 2017

Putusan banding itu adalah vonis banding terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang diputuskan pada 2 November 2017.

Adapun butir a-c memori banding JPU adalah:

a. Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta
b. Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa
c. Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Lebih lanjut, majelis hakim diketuai Ester Siregar dengan anggota Elnawisah, I Nyoman Sutama, Hening Tyastanto, dan Rusydi menilai bahwa Irman dan Sugiharto adalah pelaku utama.

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan kedua terdakwa merupakan pelaku utama yang sangat berperan dalam tahapan perencanaan anggaran, tahap pelelangan pekerjaan, dan tahapan pelaksanaan proyek e-KTP," demikian tertulis.

Menurut hakim, karena kedua terdakwa bertindak sebagai pelaku utama, mereka tidak berhak mendapat perlakuan khusus berupa keringanan masa hukuman.

Selain itu, karena peran aktif kedua terdakwa relatif sama,  lamanya hukuman penjara kedua terdakwa harus pula disamakan.

Namun, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah beban uang pengganti terhadap Irman dan Sugiharto seperti yang diminta jaksa dalam memori banding.

Uang pengganti terhadap Irman sebesar 300.000 dollar AS, 200.000 dollar AS, dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang dikembalikan kepada KPK sebesar 300.000 dollar AS subsider 2 tahun kurungan.

Sementara itu, kepada Sugiharto dikenai 30.000 dollar AS, 400.000 dollar AS, 20.000 dollar AS, dan Rp 460 juta dikurangi dengan yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 30.000 dollar AS, 400.000 dollar AS, dan harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp 150 juta subsider 1 tahun kurungan.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: PT DKI Tolak Banding KPK Terkait Keterlibatan Novanto dalam Kasus E-KTP

Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help