Pilgub Jawa Barat

Golkar Terancam Kehilangan Suara di Jabar

Golkar lagi-lagi tak mengusung kader sendiri dalam perhelatan politik di daerah.

Golkar Terancam Kehilangan Suara di Jabar
Kolase Tribun Jabar
Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu telah resmi mendeklarasikan dukungannya pada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar 2018 mendatang.

Golkar lagi-lagi tak mengusung kader sendiri dalam perhelatan politik di daerah. Padahal, partai tersebut memiliki kader potensial dan memiliki elektabilitas tinggi yakni Dedi Mulyadi, yang sekarang menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, Golkar terancam kehilangan suara di Jawa Barat karena sikapnya yang mengabaikan kadernya sendiri.

"Apalagi Kang Dedi itu adalah ketua DPD Golkar Jawa Barat, Bupati Purwakarta dan namanya cukup berpengaruh di daerah tersebut. Menurut saya, tidak ada kurangnya jika menjadi Cagub," ujar Ujang di Jakarta, Rabu (14/11/2017).

Baca: Tak Mungkin Presiden dan Wapres Minta KPK Jadikan Setnov Jadi Tersangka

Bagi Ujang, keputusan Golkar memilih Ridwan Kamil daripada Dedi Mulyadi merupakan keinginan dan hasil kesepakatan para elit partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya yakin itu bukan suara kader akar rumput, itu hanya deal-dealan para elit saja," kata Ujang.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini mengungkap suara Golkar terancam hilang di Jabar, karena yang punya suara dan memobilisasi suara itu adalah kader akar rumput.

Apalagi, jelas Ujang, jika seandainya Dedi Mulyadi malah dipinang oleh partai lain untuk jadi cagub atau cawagub.

"Menurut saya, sinyal itu sudah ada seperti dari PDIP dan Gerindra. Jika itu terjadi, otomatis suara Golkar bakal beralih," katanya.

Faktor lain yang bisa membuat suara golkar itu hilang adalah terkait status tersangka Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Rakyat tentu akan mempertimbangkan itu untuk memilih partai dan calon yang diusung oleh partai tersebut. Harus diakui, status tersangka Setya Novanto sangat berpengaruh terhadap turunnya elektabilitas partai Golkar," ujar Ujang.

Ujang pun mengingatkan bahwa Golkar harus berbenah secepatnya, karena hal itu tidak hanya berdampak pada Pilkada 2018, namun akan berimbas hingga Pileg/Pilpres 2019 nanti.

Lebih lanjut, status tersangka Setya Novanto akan dimanfaatkan oleh lawan politik Golkar untuk melemahkan partai tersebut pada pertarungan di setiap pemilu.

"Dengan demikian, implikasinya adalah berkurangnya, bahkan hilangnya suara Golkar, terutama di Jabar," ujarnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help