Korupsi KTP Elektronik

JK: Kenapa Novanto Uji Materi UU KPK Setelah Penetapan Tersangka

Kalla mengatakan orang melayangkan gugatan biasanya merasa dirugikan oleh peraturan atau undang-undang yang ada.

JK: Kenapa Novanto Uji Materi UU KPK Setelah Penetapan Tersangka
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (31/10/2017) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari langkah kuasa hukum Setya Novanto yang mengajukan permohonan uji materi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalla mengatakan langkah hukum tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja.

"Ya selama hukum membolehkan ya tidak ada ada orang yang bisa melarangnya, semua yang mempunyai legal standing boleh mengajukan," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

‎Kalla mengatakan orang melayangkan gugatan biasanya merasa dirugikan oleh peraturan atau undang-undang yang ada.

Namun menurut Kalla yang menjadi pertanyaan dalam kasus Novanto, gugatan tersebut baru dilayangkan setelah penetapan tersangka.

Baca: Masih Ngotot Harus Izin Presiden, Novanto Disebut Tak Hadiri Panggilan KPK Besok

‎"Pertanyaannya kenapa baru diajukan sekarang, itu pertanyaannya‎," katanya.

Ketika ditanya apakah gugatan UU KPK tersebut merupakan langkah Novanto untuk memhambat proses peradilan, Kalla tidak menjawabnya.

Ia hanya menilai langkah tersebut merupakan usaha ‎untuk bebas.

"Ya namanya juga usaha," katanya.

Sebelumnya Novanto kembali melakukan perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. ‎

Apabila dalam penetapan tersangka sebelumnya Novanto mengajukan gugatan praperadilan, kini ketua DPR tersebut melayangkan gugatan terhadap UU KPK, tepat nya pasal 12 ayat 1 huruf b tentang pelarang ke luar negeri. Serta pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang hak dari tersangka terhadap UUD 1945.

"Jadi saya menghindari daripada kesalahpahaman antara statment-statment yang blow up soal wewenang daripada KPK, untuk memanggil klien kami pak Setya Novanto. ‎Dimana saya selalu mengatakan wajib meminta izin presiden," ujar kuasa hukum Novanto Fredrich Yunadi senin malam, (13/11/2017).

Gugatan tersebut kemudian akan diproses Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar laksono mengatakan bahwa kepaniteraan kini sedang mengecek kelengkapan berkas permohonan.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help