Komisi I DPR Minta Panglima Baru Jamin Netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries mengatakan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

Komisi I DPR Minta Panglima Baru Jamin Netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
TRIBUNNEWS.COM/Kolonel Inf Bedali Harefa
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries mengatakan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Panglima TNI akan membuat Surat Pengunduran secara resmi.

"Surat pengunduran tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada Presiden guna menyiapkan pengganti Panglima," kata Supiadin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Baca: Anggota Komisi I: Panglima TNI yang Baru Punya Peran Strategis untuk Kawal Pilkada dan Pemilu

Supiadin berharap Panglima TNI yang akan datang bisa fokus untuk mewujudkan program Minimum Essensial Force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai.

Menurutnya, kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

"Tentunya Panglima yang baru mampu menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," katanya.

Supiadin menjelaskan, berdasarkan tradisi giliran, Panglima TNI pengganti Jendral Gatot Nurmantyo seharusnya dari TNI Angkatan Udara.

"Namun siapa yang ditunjuk nantinya merupakan hak prerogatif Presiden," katanya.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help