Korupsi KTP Elektronik

Pegiat Antikorupsi Desak KPK Panggil Paksa Setya Novanto

Novanto beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Pegiat Antikorupsi Desak KPK Panggil Paksa Setya Novanto
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/11). Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk segera memproses kasus Ketua DPR Setya Novanto (SN) yang kini telah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. (WARTAKOTA/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa Ketua DPR, Setya Novanto setelah tiga kali manggir dalam pemanggilan penyidik sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Novanto beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

"Soal alasan perlu izin Presiden, itu tidak mendasar karena putusan MK tidak demikian. Pidana korupsi adalah pidana khusus yang dikecualikan dalam aturan izin Presiden tersebut. Jadi abaikan saja alasan tersebut," tegas Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Hendrik Rosdinar kepada Tribunnews.com, Selasa (14/11/2017).

Untuk itu pula menurutnya, pimpinan KPK tidak boleh terlihat loyo dan kehilangan kegarangannya dengan mengambil sikap ragu-ragu soal pemanggilan paksa Setya Novanto.

Baca: Anak Remajanya Dijadikan PSK, Ibu Asal Malaysia Divonis Bui 150 Tahun

Mangkirnya Setya Novanto, menurutnya, juga contoh buruk seorang Pejabat Negara, pimpinan lembaga tinggi negara yang tidak menghormati proses hukum.

Bahkan kata dia, mangkirnya Setya Novanto juga merugikan Golkar karena publik tidak akan percaya soal komitmen antikorupsi partai berlambang beringin tersebut.

"Saya rasa kader Golkar harus kritis melihat situasi kepemimpinan Setya Novanto. Elektabilitas partai akan dipertaruhkan jika partai tidak mengambil langkah tegas soal Setya Novanto," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya bisa memanggil paksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Hal ini menyusul sikap Novanto yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help