Korupsi KTP Elektronik

Soksi: Presiden Perlu Turun Tangan Selamatkan Supremasi Hukum Terkait Kasus e-KTP

Menurut Ali Wongso Sinaga, dalam sejarah hukum dimanapun, tafsir hukum oleh siapapun terkadang potensial terpengaruhi kepentingan politik tertentu.

Soksi: Presiden Perlu Turun Tangan Selamatkan Supremasi Hukum Terkait Kasus e-KTP
Istimewa/Tribunnews.com
Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Ali Wongso Sinaga menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menegakkan supremasi hukum dalam penyelesain kasus e-KTP.

Ali Wongso Sinaga mengaku pihaknya mengamati perbedaan tafsir hukum yang berkembang terhadap Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak imunitas DPR dalam kasus e-KTP yang dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan yang dapat merugikan pembangunan dan eksistensi bangsa dan negara.

“Karena itu diharapkan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara perlu turun tangan selamatkan tegaknya supremasi hukum dalam rangka kepentingan bangsa dan negara,” kata Ali Wongso Sinaga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurut Ali Wongso Sinaga, dalam sejarah hukum dimanapun, tafsir hukum oleh siapapun terkadang potensial terpengaruhi kepentingan politik tertentu baik langsung maupun tak langsung,.

Karena itu, lanjut Ali Wongso Sinaga, jika terjadi perbedaan tafsir hukum yang kontras dan tajam diantara para ahli dan praktisi hukum, maka perlu dicermati komprehensif tentang apa dan bagaimana dinamika politik yang terjadi pada momen kapan kasus hukum itu mencuat kepermukaan publik.

“Soksi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara untuk turun tangan, dalam arti bukan mencampuri hukum tetapi justru menyelamatkan supremasi hukum itu sendiri bagi kepentingan bangsa negara,” katanya.

Pada bagian lain, Ali Wongso Sinaga juga mengingatkan ada peran besar dan strategis yang dilakukan oleh Partai Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang terpilih dalam Munaslub Partai Golkar 2016 langsung mereposisi politik Partai Golkar dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo bahkan menginisiasi pencalonan kembali Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

“Semua itu menggambarkan fakta konsistensi dan kapasitas serta kemauan politik Pak Novanto menjalankan putusan Munaslub Partai Golkar mendukung Pemerintahan Jokowi-JK dengan membawa akibat politik berupa hambatan bagi para 'lawan politik' Presiden Jokowi,” katanya.

“Peran Setya Novanto dan Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Joko Widodo menghadapi resiko tinggi untuk digoyang oleh konspirasi kepentingan politik termasuk mereka yang anti Pak Jokowi dan bukan tak mungkin mengeksploitasi kasus hukum tertentu,” tegasnya. 

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help