Buruh Kereta Api Berharap Saksi Ahli Kuatkan Dakwaan Pidana Kekurangan Upah

Sidang pidana yang digelar hari ini, Rabu (15/11/2017), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu rencananya akan menghadirkan tiga saksi.

Buruh Kereta Api Berharap Saksi Ahli Kuatkan Dakwaan Pidana Kekurangan Upah
youtube
Unjuk rasa buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) berharap tiga saksi terakhir dalam pemidanaan pengusaha yang melanggar upah minimum memperkuat dakwaan.

Diketahui, Jaksa Pentuntut Umum mendakwa Dirut PT.Kencana Lima, Yudi Setiawan, melanggar UU Tenaga Kerja pasal 185 jo pasal 90 karena membayar upah sekitar 250 pekerja loket PT. Kereta Api Commuter Line Jabodetabek di bawah UMP pada 2010-2011.

Yudi Setiawan diperkirakan terancam pidana kurungan hingga 4 tahun penjara.

Sidang pidana yang digelar hari ini, Rabu (15/11/2017), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu rencananya akan menghadirkan tiga saksi.

Ketiganya merupakan saksi terakhir dari total 10 saksi dalam rangkaian persidangan.

"Satu orang saksi ahli dan dua orang saksi dari perushaaan bagian HRD dan keuangan," ujar Ketua SPKAJ, Abet Faedatul Muslim, ketika dihubungi, Rabu (15/11/2017).

Baca: Begini Jawaban Sandiaga Soal Keinginan Buruh Merevisi UMP DKI Jadi Rp 3,9 Juta

SPKAJ sendiri berkomitmen akan terus mengawal persidangan untuk memastikan terdakwa pelanggar upah minimum akan mendapatkan sanksi maksimum.

"Saksi ahli bisa saja akan meringankan, tapi sudah jelas dalam aturan dan pengakuan terdakwa, yang diperkuat saksi dari KCJ mengakui ada kekurangan pembayaran upah," imbuhnya.

Abet menekankan hingga saat ini masih banyak buruh di PT.Kereta Api Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak normatif.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help