Kasus Surat Palsu KPK Bisa Dihentikan, Tapi dengan Catatan

Proses penyidikan terkait kasus itu dimulai dengan adanya SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri membuka kemungkinan untuk menghentikan kasus surat palsu dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, mengatakan penghentian kasus dimungkinkan jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana.

"Apabila nanti dalam perjalanan ternyata tidak memiliki bukti kuat, maka bisa saja dihentikan dengan SP3," ujar Irjen Setyo Wasisto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Setyo menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dimulai dengan adanya SPDP.

Setelah SPDP keluar, penyidik akan mencari keterangan sebanyak-banyaknya.

Namun menurut Setyo, dalam proses pencarian keterangan tersebut polisi tidak serta merta langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka.(*)

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help