Korupsi KTP Elektronik

Nasdem: Biar MK Tafsirkan Perlu Tidaknya KPK Izin Presiden Panggil Novanto

Oleh karena itu menurut Johnny dalam menafsirkan hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada lembaga yang berwenang.

Nasdem: Biar MK Tafsirkan Perlu Tidaknya KPK Izin Presiden Panggil Novanto
Fransiskus Adhiyuda
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdebatan terjadi soal perlu tidaknya KPK Izin Presiden dalam memanggil Ketua DPR Setya Novanto.

Perdebatan muncul setelah Novanto melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat tidak bisa hadir dalam pemanggilan KPK sebagai saksi dengan alasan perlu Izin presiden, pada Senin, (13/11/2017).

Menanggapi hal tersebut‎ Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan ‎bahwa banyak penafsiran terhadap peraturan Undang-undang.

Oleh karena itu menurut Johnny dalam menafsirkan hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada lembaga yang berwenang.

‎"Kalau memang masih merasa ada multitafsir tanyakan itu pada mahkamah konstitusi, sebagai penafsir tunggal dan final," kata Johnny di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/11/2017).

Baca: Anggaran Program Anies-Sandi Rp 40,51 T, Untuk Apa?

Menurut Johnny tidak boleh main-main dalam pemberantasan korupsi.

Dalam melakukan penindakan serta pencegahan harus dilakukan dengan serius, dalam menafsirkan peraturan juga harus benar.

‎"Karena ini masalah hukum kedepankan lah rule of law jangan sampai di bawa keranah politik jangan sampai politik nanti menggoreng-goreng mempermainkan hukum," ujarnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help