Korupsi KTP Elektronik

PDI Perjuangan: Prihatin, Seharusnya Setya Novanto Jadi Contoh Patuhi Hukum

Agus mengatakan, keterangan Setya Novanto sangat dibutuhkan untuk memudahkan penyidikan korupsi KTP elektronik.

PDI Perjuangan: Prihatin, Seharusnya Setya Novanto Jadi Contoh Patuhi Hukum
DPR RI
Anggota Komisi VI Eriko Sotarduga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga, meminta Ketua DPR Setya Novanto, memberikan contoh yang baik kepada publik untuk menghadapi kasus hukum.

Hal ini terkait mangkirnya Novanto dalam pemanggilan perdana sebagai tersangka kasus KTP elektronik oleh KPK.

Setya Novanto malah memilih membuka sidang Parpurna DPR.

"Kalau dari kami sesama anggota dewan merasa prihatin melihat situasi yang ada. Seharusnya menjadi satu contoh bagi masyarakat bahwa kita juga mematuhi atau menjalani proses hukum yang berlaku," kata Eriko kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Menurutnya, selama ini dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo tidak pernah mencampuri urusan hukum. Bahkan soal Panitia Khusus Angket KPK di DPR.

Baca: Novanto Menolak Diperiksa KPK, Jokowi: Buka Undang-undangnya. Aturan Mainnya Seperti Apa

"Karena Presiden menginginkan proses hukum berjalan dengan baik, dengan apa adanya, tidak menjadi intervensi karena kekuasaan," kata Eriko.

Lebih lanjut Eriko menjelaskan, kalau mungkin ada intervensi dari Presiden, maka di kemudian hari hal ini bisa terjadi lagi. Sehingga modus menghindari pemeriksaan ini menjadi preseden yang tidak baik.

"Dan hal-hal seperti ini kan hal yang tidak baik. Ini menjadi contoh bagi masyarakat," kata Eriko.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo masih berharap Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI itu hadir dalam pemeriksaan hari ini.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help