Korupsi KTP Elektronik

Pengamat Minta Setya Novanto Ikuti Saja Proses Hukum di KPK

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto diminta mengikuti proses hukum ketika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Minta Setya Novanto Ikuti Saja Proses Hukum di KPK
henry lopulalan/stf
TOPPING OFF GEDUNG BARU GOLKAR - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kedua kanan) menekan tombol bersama Sekjen Idrus Marham (tengah), Bendahara Umum Robert J. Kardinal, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Anggota Dewan Kehormatan MS Hidayatt "Topping Off" gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (12/11). Gedung baru Golkar bernama Gedung Panca Bakti itu untuk menampung seluruh pengurus Partai Golkar baik organisasi internal DPP maupun organisasi sayap Partai Golkar. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto diminta mengikuti proses hukum ketika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, Setya Novanto harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat menghormati hukum karena statusnya sebagai pejabat negara.

"Beliau harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat karena penegakan hukum harus dimulai dengan contoh yang baik dari para penyelenggara negara," ujar Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) kepada Tribunnews.com, Senin (15/11/2017).

Kalau terus mangkir dari panggilan KPK, kata Djayadi, Setya Novanto dan kuasa hukumnya terkesan mencari-cari alasan dan mengulur waktu.

Baca: Bagaimana Kondisi Kebatinan Novanto Setelah Kembali Jadi Tersangka E-KTP?

Hal itu berdampak kerugian bagi citra Golkar di mata publik.

"Karena bagaimanapun Pak Setya Novanto adalah simbol Golkar di publik," jelasnya.

Untuk itu, kata Djayadi, Golkar harus segera mengambil langkah kongkrit untuk menyelamatkan partai.

Jika tidak Golkar akan terus tersandera oleh kasus ini.

Hari ini, Rabu (15/11/2017) dipastikan tidak menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Ferdinand Waskita
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help