Din Syamsuddin Mengaku Tidak Persoalkan Keberadaan Penghayat

"Dalam agama Islam misalnya, ingin menekankan kepada syariat yang menekankan ahlak spiritualitas, ada. Saya dulu mempelajari aliran ini."

Din Syamsuddin Mengaku Tidak Persoalkan Keberadaan Penghayat
Ist/Tribunnews.com
Din Syamsuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyatakan penghayat kepercayaan adalah kelompok yang harus dihargai keberadaannya.

Dalam al Quran menurutnya umat Islam diajarkan untuk menghargai mereka yang berbeda keyakinan. Ia sendiri mengaku tahu betul sebagian kelompok-kelompok tersebut.

Baca: Mulai Hari Ini, Setya Novanto Boleh Dijenguk Keluarga dan Kader Partai

"Dalam agama Islam misalnya, ingin menekankan kepada syariat yang menekankan ahlak spiritualitas, ada. Saya dulu mempelajari aliran ini, namanya aliran kebatinan, banyak sekali kelompoknya. Saya menyimpulkan (namanya) sufisme Jawa, Sufisme Tasawuf Islam," ujarnya kepada wartawan usai memimpin rapat di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Mereka yang menurutnya sebagai penghayat kepercayaan itu, menolak jika disebut bukan Islam. Mereka pada umumnya masih berharap perkawinan maupun prosesi kematiannya, dilakukan secara Islam. Terhadap mereka, Din Syamsuddin mengaku keputusan mereka itu tetap harus dihargai.

"Itu terserah mereka, Al Quran sendiri mengatakan mau beriman mau tidak beriman, silahkan," tegasnya.

"Al Quran membolehkan mau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau tida percaya itu, terserah mereka, dengan resikonya tanggung sendiri," katanya.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), para penghayat kepercayaan itu diberikan ruang untuk menunjukan identitas mereka di kolom agama, pada KTP mereka. Hal itu merupakan bagian dari putusan sidang uji materi gugatan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Adminduk), juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Din Syamsuddin mengaku yakin, tafsir para hakim MK terkait agama dan kepercayaan, tidak lah tepat. Ia mengingatkan, bahwa di TAP MPR nomor 4 tahun 1976, disebutkan bahwa aliran kepercayaan itu bukan agama, dan tidak bisa disetarakan dengan agama. Sementara di pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, diatur bahwa setiap warga negara bebas menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing.

"Selama ini ada kesepakatan, kepercayaan itu kembali pada agama, kepercayaan pada agama-agama. Kalau (dalam) putusan MK ada tafsir baru, ini kita pertanyakan," katanya.

Terlebih selama sidang berlangsung, pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, dan organisasi kemasyarakatn (ormas) Islam tidak diundang. Ia mempertanyakan, kenapa MK menggelar sidang tersebut seperti diam-diam. Din Syamsuddin mengaku siap jika harus diajak berargumen dengan siapapun, terkait tafsir MK yang menurutnya tidak tepat.

"Kenapa diam-diam, curiga kenapa diam-diam, untuk apa dia diam-diam, tanya ke sana," ujarnya

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help