Polemik Yerusalem

Donald Trump Disebut Merusak Konsensus Para Pendahulunya

Trump merusak konsensus para pendahulunya yang selalu menjaga situasi kondusif bagi stabilitas kawasan

Donald Trump Disebut Merusak Konsensus Para Pendahulunya
CNBC/AFP/Getty Images/Nicholas Kamm
Donald Trump 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecaman demi kecaman terus mengalir kepada Presiden AS Donald Trump usai dirinya menyatakan dukungan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pengamat Politik Timur Tengah, Yon Machmudi, menilai Trump tak ubahnya merusak konsensus para pendahulunya (Presiden AS terdahulu).

"Trump merusak konsensus para pendahulunya yang selalu menjaga situasi kondusif bagi stabilitas kawasan," ujar Yon Machmudi, melalui pesan Whatsapp, Kamis (7/12/2017).

Selain itu, Yon melihat bahwa kebijakan Trump untuk mendukung pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem, sama sekali tidak mempedulikan masa depan perdamaian di Timur Tengah.

Pemindahan ibukota ke Yerusalem, kata Yon, artinya melegalkan pendudukan yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 1967.

Baca: Praperadilan Setya Novanto Harus Digugurkan

Hal itu akan membuat Israel semakin agresif dalam melakukan pembangunan di wilayah kependudukan.

"Padahal selama ini PBB telah mengeluarkan resolusi bagi Israel untuk menghentikan perluasan wilayah dan pembangunan pemukiman baru di wilayah Palestina," ungkapnya.

Yon pun mengaku khawatir, bahwa hal ini akan memicu eskalasi konflik di Palestina dan dampaknya akan meluas.

"Resiko besar apabila kebijakan ini terus dijalankan oleh Trump," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," katanya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help