Korupsi KTP Elektronik

Pengganti Setnov Harus Bersih dan Tak Bisa Disandera Dosa-dosa Politiknya Sendiri

Golkar dan DPR harus belajar agar tidak menempatkan orang yang kontroversial dalam posisi strategis ini.

Pengganti Setnov Harus Bersih dan Tak Bisa Disandera Dosa-dosa Politiknya Sendiri
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto berjalan keluar gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Selasa (5/12/2017). Setya Novanto menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi terus menyuarakan agar segera Setya Novanto digantikan oleh Kader Golkar sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apalagi sudah relatif lama lembaga parlemen yang terhormat "kehilangan pemimpin" sejak Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek E-KTP.

"Saya rasa soal terpenting di sini adalah mencopot Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR RI. Soal siapa yang akan menggantikan serahkan saja pada putusan partainya," tegas pegiat antikorupsi yakni Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Hendrik Rosdinar kepada Tribunnews.com, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, Golkar dan DPR harus belajar agar tidak menempatkan orang yang kontroversial dalam posisi strategis ini.

"Cari sosok yang bersih dan tidak bisa disandra oleh dosa-dosa politiknya sendiri," ujarnya.

Baca: Pengakuan Ketua MK kepada Dewan Etik Soal Isu Lobi DPR di Hotel Mewah

Hal senada juga disampaikan pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pergantian ketua DPR Setya Novanto sudah semestinya dilakukan dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memutuskan hal itu.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menurut Ray Rangkuti, sudah seharusnya segera menyelenggarakan sidang etik untuk memastikan adanya pemberhentian jabatan pimpinan DPR.

Sekalipun belum ke arah pemberhentian keanggotaan DPR. Mestinya hal ini tak terlalu sulit bagi MKD.

Selain itu menurutnya, wacana penggantinya tetap dari fraksi Golkar tidak masalah. Hanya saja, kiranya Golkar dapat sepenuh hati untuk mempertimbangkan calon yang mereka dorong ke kursi pimpinan DPR.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help