Wamenlu AM Fachir: Prinsip Pemerintahan Terbuka Harus Jadi Nilai yang Universal

Fachir menyampaikan harapannya agar kiranya para peserta APLF terus bekerja sama dalam memajukan prinsip pemerintahan terbuka.

Wamenlu AM Fachir: Prinsip Pemerintahan Terbuka Harus Jadi Nilai yang Universal
Kementerian Luar Negeri
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengharapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, nilainya dapat dianut secara universal.

"Kerja sama terkait Keterbukaan Pemerintah tidak harus terbatas antar anggota Open Government Partnership, melainkan juga melibatkan negara lainnya sehingga prinsip-prinsip Pemerintah Terbuka menjadi suatu nilai yang dianut secara universal," ujar Fachir dalam acara penutupan pertemuan Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government (APLF) di Jakarta, Kamis (14/12/2017) berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Jumat (15/12/2017).

Fachir menyampaikan harapannya agar kiranya para peserta APLF terus bekerja sama dalam memajukan prinsip pemerintahan terbuka, termasuk melalui mekanisme Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

"Pemerintahan Terbuka juga harus dapat digunakan sebagai landasan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," katanya.

Baca: Pengacara Praperadilan: Sidang Perdana Kasus e-KTP Setya Novanto Seolah Dipaksakan

Pemerintah Indonesia sendiri selama ini telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang open government, termasuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), Kebijakan Satu Peta Nasional serta Inisiatif Satu Data.

Fachir mengatakan, penyelenggaraan APLF semakin memperkuat kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan nilai-nilai pemerintahan terbuka di kawasan sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, demokratis dan tepercaya.

Pertemuan APLF
Pertemuan Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government (APLF) di Jakarta, Kamis (14/12/2017)

Pertemuan APLF yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden dan Open Government Partnership (OGP) Support Unit, Washington, DC bertujuan untuk memperkuat kembali kepemimpinan politik untuk pemerintah yang terbuka di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, agar dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, privat maupun masyarakat luas, dalam mengimplementasi dan memajukan open government.

Baca: KPK Tak Segan Menjerat Siapapun yang Menghalangi Sidang Korupsi Setya Novanto

APLF dibuka oleh Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden II Afghanistan, Wakil Perdana Menteri Kyrgyzstan serta Pejabat Tingkat Menteri dari sejumlah negara anggota OGP di Asia Pasifik.

Selain itu, pertemuan turut dihadiri oleh sekitar 750 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat Sipil, Media, Akademisi, Sektor Privat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved