Sri Mulyani Sarankan APBD DKI Digunakan Untuk Melayani Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memaparkan peranan APBD di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan pemerintah DKI Jakarta.

Pemaparan itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Baca: Jusuf Kalla: Difteri Masuk Kategori Kejadian luar Biasa dan Tidak Memilih Umur

"Kami memaparkan bagaimana peranan anggaran pendapatan dan belanja daerah dioptimalkan dan dimaksimalkan sebagus-bagusnya melayani masyarakat dan menimbulkan kinerja yang baik," tutur Sri Mulyani, Rabu (27/12/2017).

Dia menjelaskan, DKI Jakarta adalah ibukota negara yang memiliki peranan sangat penting di sisi politik, sosial, dan ekonomi.

Baca: Jokowi: Anak Muda Jadi Kekuatan Besar Indonesia

Untuk itu, dia meminta anggaran dialokasikan memperbaiki layanan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Selain itu, dia juga menyampaikan untuk DKI memikirkan belanja pendidikan dioptimalkan dari sisi dampak.

Apakah dengan jumlah APBD cukup besar, maka perlu untuk mendesain anggaran pendidikan bukan pada masalah besar, namun menggunakan komposisi anggaran.

Baca: BNN Manfaatkan Bekas Ladang Ganja di Aceh Untuk Tanaman Pangan

Di dalam penggunaan APBD, dia berharap DKI mulai memikirkan setiap rupiah yang dibelanjakan, apakah akan menghasilkan.

Termasuk penanaman modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Bisa saja BUMD itu tidak betul-betul ditanamkan modal memperbaiki kualitas, tetapi hanya sekedar membayar gaji mereka. Jadi perlu dievaluasi secara lebih kritis sehingga DKI itu perlu memiliki korporasi BUMD-BUMD yang sehat yang melayani masyarakat," kata dia.

Baca: ICW Sebut Presiden Jokowi Galau Dalam Menjalankan Agenda Pemberantasan Korupsi

Untuk pengawasan anggaran, dia meminta masyarakat mengontrol dan memperbaiki kualitas belanja.

Hadir juga dalam acara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, serta tuan rumah, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.