Kelompok Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tak Buat Komitmen Merugikan di KTM WTO

Kepentingan petani kecil Indonesia harus diprioritaskan ketimbang isu-isu baru yang akan digagas oleh negara maju

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mengimbau agar Pemerintah Indonesia tidak membuat komitmen yang merugikan Indonesia dalam putaran Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11, yang akan dilaksanakan di Argentina pada 10-15 Desember 2017.

“Kepentingan petani kecil Indonesia harus diprioritaskan ketimbang isu-isu baru yang akan digagas oleh negara maju seperti e-commerce dan investment facilitation. Posisi Indonesia pada perundingan isu pertanian harus berpihak pada petani kecil Indonesia, kalau tidak tercapai maka komitmen Indonesia di WTO harus segera dipertanyakan," ujar Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, Senin (1/1/2018).

KTM ke-11 WTO, dinilai Rachmi akan menjadi putaran perundingan yang paling penting. Hal ini karena KTM ke-11 adalah masa akhir untuk memutuskan solusi permanen dari Proposal Cadangan Pangan Publik untuk tujuan ketahanan pangan yang mandek pada saat pembahasan di KTM ke-9 WTO di Bali pada 2013 yang lalu.

Apalagi, kata Rachmi, KTM ke-11 ini akan didesak untuk menyelesaikan berbagai isu Doha yang sempat “dilupakan” pada saat KTM ke-10 atas kepentingan negara maju yang hendak memastikan pembahasan isu-isu Singapura dapat segera disepakati di WTO.

Lebih lanjut, Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad, menyatakan bahwa salah satu agenda pembahasan KTM WTO yakni Publick Stock Holding.

SPI menilai pembahasan ini secara jelas akan mengancam kedaulatan pangan, salah satunya dengan mematikan fungsi Bulog yang juga sudah disimpangkan fungsinya atas desakan IMF dan Bank Dunia di akhir era orde baru.

“Untuk itu, jalan mewujudkan kedaulatan pangan yakni pertanian harus dikeluarkan dari WTO," kata Zainal.

Achmad Yakub, dari Bina Desa menyatakan bahwa mengingat pengalaman puluhan tahun perundingan di WTO yang tidak produktif, sudah selayaknya pemerintah Indonesia mendorong kerjasama alternatif yang berkeadilan sosial di KTM WTO 11 nanti.

"Sebenarnya kita sebagai bangsa punya pengalaman mendorong kerjasama budaya, ekonomi politik pembangunan sesuai semangat Konferensi Asia Afrika 1955. Kontekstual dengan kondisi sekarang, dimana antar negara saling bersaing dan kanibal secara ekonomi politik," papar Achmad.

Diketahui, selain isu public stock holding, negara -negara berkembang seperti India, Indonesia, China, Afrika Selatan, Kenya, Maroko yang mewakili negara-negara Afrika, Rwanda yang mewakili the African, Caribbean dan negara-negara Pacific, serta Benin, Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia juga mendesak agar isu spesial and differential flexibilities dan isu -isu pembangunan dalam Program Kerja Doha (the Doha Work Program) harus dijadikan sebagai agenda prioritas dalam KTM ke -11 nanti.

Catatan kritis negara berkembang untuk KTM ke -11 WTO nanti juga terkait dengan melakukan penolakan terhadap perjanjian regional dan perjanjian plurilateral untuk dimasukan ke dalam arsitektur WTO.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help