IPW: Pernyataan La Nyalla Peluang bagi Satgas Anti Politik Uang Polri Ciptakan Pilkada Bersih 

"Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berkualitas," ujar Neta

IPW: Pernyataan La Nyalla Peluang bagi Satgas Anti Politik Uang Polri Ciptakan Pilkada Bersih 
Dennis Destryawan/Tribunnews.com
La Nyalla Mahmud Matalitti 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan La Nyalla Matalitti bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo, agar bisa ikut dalam Pilkada Jatim perlu ditelusuri dan diusut Satgas Anti Politik Uang Polri.

Tujuannya agar kasus politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar.

Baca: Deretan Artis yang Terjun di Pilkada 2018, Siapa Saja Mereka?

Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Jumat (12/1/2018).

Baca: La Nyalla Mengaku Dimaki-maki dan Dimintai Prabowo Rp 40 M, Fadli Zon: Mungkin Salah Paham

Neta berharap dengan terbongkarnya kasus politik uang itu, bisa diketahui siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi korban, dan partai mana saja yang 'doyan' politik uang di Pilkada 2018.

"Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berkualitas," ujar Neta, dalam keterangannya, Jumat (12/1).

Ia mengungkap bahwa sebelum La Nyalla, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, juga mengaku dirinya pernah diminta Rp 10 miliar oleh oknum Golkar agar bisa mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Jabar.

Menurutnya, apa yang dikatakan La Nyalla maupun Dedi sebenarnya bukanlah hal baru. Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved