Pilkada Serentak

Mahalnya Ongkos Pemilu, Habiburokhman Singgung Usulan Pilkada Melalui DPRD

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara mengenai sistem pilkada langsung.

Mahalnya Ongkos Pemilu, Habiburokhman Singgung Usulan Pilkada Melalui DPRD
Kompas.com / Nibras Nada Nailufar
Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (14/12/2016)(Nibras Nada Nailufar) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Hukum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara mengenai sistem pilkada langsung.

Ia menyebut sistem tersebut mau tidak mau memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk modal kampanye hingga membayar saksi di tempat pemungutan suara.

Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada solusi nyata yang diambil untuk bisa mempermudah ongkos politik.

Baca: Aksi 212 Direncanakan Digelar Kembali 12 Februari, Dimana?

"Itu lah kenapa dulu kami Gerindra usulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, tapi ditolak, lewat Perppu," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Usul mengubah sistem pilkada dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi diwakilkan lewat DPRD pernah diusulkan Gerindra dan beberapa partai lain pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usul ini sudah gol di dalam rapat paripurna DPR.

Baca: Bantah Ucapan La Nyalla, Garda 212 Tegaskan Prabowo Tidak Minta Mahar

Namun, karena protes keras publik, SBY akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kembali membuat pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

"Akhirnya kita tidak ada solusi untuk mengatasi high cost politik," kata Habiburokhman.

Halaman
12
Editor: Ferdinand Waskita
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved