Pilkada Serentak

Perludem: KPU Terlalu Beri Kelonggaran kepada TNI, Polri, dan PNS

KPU merasa kasihan para bakal calon kepala daerah itu gagal jadi calon dan kehilangan pekerjaannya.

Perludem: KPU Terlalu Beri Kelonggaran kepada TNI, Polri, dan PNS
Eri Komar Sinaga
Direktur Perludem Titi Anggraini berbicara pada diskusi bertajuk 'Wajah Politik Pilkada Kita' di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlalu bersahabat dengan para bakal calon kepala daerah dari unsur TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara atau PNS.

Pasalnya, KPU memberikan kelonggaran kepada mereka tidak harus menyerahkan SK berhenti dari institusinya saat mendaftarkan diri.

KPU merasa kasihan para bakal calon kepala daerah itu gagal jadi calon dan kehilangan pekerjaannya.

"Saya kira KPU agak sedikit memberi celah dan terlalu bersahabat dengan TNI Polri ASN aktif dengan mengatakan kalau dia tidak jadi kan kasihan," kata Direktur Perludem Titi Anggraini saat diskusi bertajuk 'Wajah Politik Pilkada Kita' di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca: Ketua KPU: Kasihan Tidak Jadi Calon Tapi Mundur dari Pekerjaan

Titi menilai KPU belum berhasil membebaskan dirinya dari bias kepentingan. Sebab menurut Titi, KPU tidak mengurusi orang gagal mencalon sebagai kepala daerah.

"Sudah jelas-jelas TNI Polri ASN tidak boleh Berpolitik. Jadi kalau sekali dia maju berpolitik, dia harus terima konsekuansi. Kalaupun gagal ditetapkan sebagai calon, ya itu bukan urusan KPU, karena dia sudah berani mengambil resiko untuk maju menjadi bagian dari politik praktis," tukas Titi Anggraini. 

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help