Pilkada Serentak

13 Poin Larangan untuk Anggota Polri selama Pilkada

Mabes Polri menerbitkan 13 poin larangan sebagai pedoman untuk anggotanya selama Pilkada.

13 Poin Larangan untuk Anggota Polri selama Pilkada
Kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menerbitkan 13 poin larangan sebagai pedoman untuk anggotanya selama Pilkada. Larangan ini diterbitkan Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

"Itu larangan-larangan untuk anggota. Untuk menjamin netralitas Polri," ujar Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin saat dihubungi, Selasa (16/1/2018).

Larangan ini, menurut Martuani, wajib diikuti oleh anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum, baik tingkat kepala daerah, legislatif, maupun presiden, polisi wajib tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

"Wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sebagai anggota Polri. Maka dari itu, seluruh anggota Polri wajib mempedomani sikap netralitas," jelas Martuani.

Ini 13 larangan bagi anggota Polri selama Pilkada:

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala atau wakil kepala daerah atau caleg.

2. Dilarang menerima atau meminta atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak parpol, paslon, dan tim sukses pada kegiatan pemilu atau pemilukada.

3. Dilarang menggunakan atau memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan paslon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah, baik melalui media massa, media online, maupun media sosial.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help