Pilkada Serentak

JK: Mahar Politik Akibatkan Ongkos Menjadi Kepala Daerah Mahal

Menurut Kalla adanya mahar politik membuat ongkos untuk menjadi kepala daerah menjadi mahal.

JK: Mahar Politik Akibatkan Ongkos Menjadi Kepala Daerah Mahal
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara saat ditanya wartawan soal mahar politik yang sekarang ramai diperbincangkan.

Menurut Kalla adanya mahar politik membuat ongkos untuk menjadi kepala daerah menjadi mahal.

‎"Ya ada mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi, itu memang akibatnya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (16/1/2018).

Akibatnya menurut Kalla para calon kepala daerah yang terpilih mengganti ongkos pencalonan yang telah dikeluarkannya tersebut melalui biaya perizinan yang tinggi.‎

‎"Sehingga menyebabkan proses ekonomi izin di daerah menjadi dibebankan ke situ pada ujungnya sehingga terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi," katanya.

Baca: Sering Marah-marah, OSO Buat DPD Hanura Ketakutan Setiap Kunjungan ke Daerah

Mahar politik menjadi ramai diperbincangkan menjelang Pilkada Serentak 2018, setelah Mantan Ketum PSSI La Nyala ‎Mattalitti mengungkapkan diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto untuk mendapatkan rekomendasi partai Gerindra di Pilgub Jatim.

Uang tersebut diminta untuk membiaya saksi pada saat pencoblosan.‎ La Nyalla menolak permintaan tersebut sehingga gagal maju di Pilgub Jatim.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help