Presiden Keluarkan Inpres Atasi KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Puan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Presiden Keluarkan Inpres Atasi KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani memimpin rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua hari ini Rabu (31/1/2018) di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani memimpin rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua hari ini Rabu (31/1/2018) di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam rakor itu hadir sejumlah menteri lain yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mensos Idrus Marham, dan Menkes Nila F Moelok.

Usai rakor, Puan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Presiden telah keluarkan Inpres Nomor 9 tentang percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Denga keluarnya inpres itu kami akan integrasikan semua kementerian untuk mengatasi dan mengintervensi masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk empat hal yaitu kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan,” ujar Puan.

Baca: Kemenkes Akan Mobilisasi Dokter Umum Atasi KLB Asmat

Putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengatakan pihaknya telah membuat tim satuan tugas terpadu yang dibantu Polisi dan TNI untuk masuk ke wilayah-wilayah yang mengalami gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat yang sebagian besar berupa pegunungan.

Dia mengatakan program untuk mengatasi KLB yang terjadi di sana sudah sekitar 90 persen.

Untuk memperkuat inpres itu, Puan mengatakan pihaknya akan mengintegrasikan juga Bappenas dan Kantor Staf Presiden untuk masuk ke dalam satgas tersebut.

“Selain letak geografis, perilaku gaya hidup, pendidikan, dan lain sebagainya juga timbul sebagai masalah di Papua yang berarti tiap kementerian tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk mengatasinya. Dalam rakos tadi semua pihak sudah mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing.”

“Kami juga sampai membuat matriks pembiayaan untuk program jangka pendek, menengah, dan panjang,” pungkas Puan Maharani.

Sebelumnya Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan delapan tim satgas melakukan pemeriksaan di 117 kampung dan 19 distrik dan hasilnya mereka menemukan 646 anak terkena campak dan 144 anak terkena gizi buruk.

Di samping itu ada 25 anak yang terkena suspect campak dan 4 orang yang terkena campak sekaligus gizi buruk.

Bahkan diketahui ada 71 korban meninggal dunia akibat KLB di Asmat ini. 

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved