UU MD3

PPP dan NasDem Walk Out Saat Paripurna ‎Pengesahan UU MD3

Rapat Paripurna telah mengesahakan RUU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) menjadi undang undang, Senin (12/2/2018).

PPP dan NasDem Walk Out Saat Paripurna ‎Pengesahan UU MD3
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 yang digelar di ruang paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Rapat Paripurna telah mengesahakan RUU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) menjadi undang undang, Senin (12/2/2018).

8 dari 10 fraksi yang hadir dalam paripurna menyetujui pengesahan tersebut.

Sementara itu dua fraksi lainnya yakni NasDem dan PPP menolak pengesahan UU MD3 dan memilih walk out sebelum pimpinan sidang Fadli Zon mengesahkannya.

Baca: Wiranto Sebut Penyerangan di Gereja Lidwina Terkait Aksi Terorisme

Fraksi Partai Nasdem menilai revisi Undang-undang MD3 masih perlu dibahas sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Terkait dengan revisi Undang-undang MD3 dengan hormat kami minta pemerintah dan fraksi-fraksi DPR untuk menunda pengesahannya,” ujar Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate dalam sidang .

Menurutnya dalam revisi UU MD3 yang disahkan terlalu banyak unsur pragmatismenya.

Terlalu banyak kepentingan kelompok untuk mengisi kursi kekuasaan.

Baca: Nusron: Pelaku Penyerangan Terhadap Pemuka Agama Bukanlah Orang Beriman

‎“Terlalu banyak hanya untuk kepentingan kelompok untuk mengisi jabatan portopolio parlemen,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved