KPK Diminta Super Intensif Awasi Tender Beras Impor di Bulog

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak KPK untuk mengawasi secara intensive Proses tender impor beras oleh Bulog.

KPK Diminta Super Intensif Awasi Tender Beras Impor di Bulog
MEDAN/DANIL SIREGAR
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tani berunjuk rasa di kawasan Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Selasa (23/1/2018). Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras karena dinilai mengancam perekonomian petani. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak KPK untuk mengawasi secara intensive Proses tender impor beras oleh Bulog.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengungkapkan alasanya yakni kemungkinan bisa saja terjadi suap pada pejabat Bulog berupa bagian fee kepada pejabat yang berhubungan Dan penentu pemenang tender impor beras

“Jangan sampai impor beras akan seperti impor gula yang diindikasikan dan tertangkap KPK dalam aksi suap menyuap untuk pembagian kuoatanya,” tegas Arief di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Adapun kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sebanyak 500 ribu ditugaskan pada Bulog.

Mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender impor beras ke Bulog  sangat rawan terjadi praktek kolusi, nepotisme dan upeti.

Baca: Rencana Impor Beras Indonesia Picu Kenaikan Harga Beras di Thailand dan Vietnam

Belajar dari impor gula yang dilakukan oleh Bulog yang oleh KPK berhasil diungkap akan adanya tindak pidana korupsi, dalam kasus Irman Gusman yang mengalihkan kuota impor gula dari Jakarta ke Sumatera Barat.

“Hal ini bisa terjadi pula nantinya dalam kasus kuota impor Beras,” ujar Arief.

Dia menyebutkan banyak modus operandi dalam impor beras pada masal lalu untuk mendapatkan fee impor bagi oknum pejabat yang berhubungan dengan kuota Impor beras serta proses tender impor berasnya.

“Biasanya ada bagian fee dari para pemenang tender kepada pejabat pejabat yang menentukan dan memilih importir yang memenangkan tender impor beras tersebut,” sebut Arief.

Lebib jauh Arief jelaskan, biasanya negara yang dijadikan Vehicle untuk menampung hasil fee impor beras dan gula itu Singapura.

Sebab KPK tidak bisa sampai tangannya ke KPK, baru setelah itu mereka berbagi fee di Singapore dengan cara membuka nomor rekening bank di Singapore alias disimpan di Singapore.

Walau dari 21 perusahaan yang mendaftar, 11 perusahaan ditetapkan lolos. Perusahaan tersebut berasal dari empat negara produsen beras yaitu, Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan.

Menurut Arief, usai penetapan itu akan dilakukan tawar menawar harga. Bila telah terjadi kesepakatan, Djarot bilang hari Senin sudah bisa keluar Letter of Credits (LC).

“Sangat rawan suap ketika terjadi proses tawar menawar harga saat tender impor beras,” pungkasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help