UU MD3

Kata 'Merendahkan' Dalam Pasal 122 Huruf k UU MD3 Dinilai Multitafsir

"Jadi mereka mengawasi sesama mereka sendiri. Ini kan tidak ideal," jelasnya.

Kata 'Merendahkan' Dalam Pasal 122 Huruf k UU MD3 Dinilai Multitafsir
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Pengamat Pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reaksi masyarakat terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dinilai wajar.

Khususnya menyoroti pasal 122 huruf k yang mengatur soal kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mengatakan pasal tersebut berbahaya dan dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengawasi wakil rakyat.

Baca: Guru SD Pelaku Pencabulan di Jakarta Barat Disebut Sering Ajak Muridnya Nonton Video Porno

Kata 'merendahkan' di dalam pasal tersebut memiliki makna multitafsir.

"Kata 'merendahkan' itu kan luas sekali pengertiannya. Bisa diartikan "mengurangi, menjatuhkan, menurunkan, memperkecil, memandang rendah, mencela, menghina, menista, mencaci, memburukkan, dan seterusnya," ujar Said kepada Tribunnews.com, Rabu (14/2/2018).

Terlebih DPR tidak memiliki organ pengawas.

Kalau pun ada, imbuhnya, pengawasannya hanya dilakukan organ internal di lembaga Dewan bernama MKD.

"Jadi mereka mengawasi sesama mereka sendiri. Ini kan tidak ideal," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved