Pilkada Serentak

KPU: Media Tidak Berimbang Beritakan Pilkada Dapat Diberi Sanksi

"Dalam memfasilitasi iklan kampanye, KPU berprinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi semua kandidat kami fasilitas iklan kampanye,"

KPU: Media Tidak Berimbang Beritakan Pilkada Dapat Diberi Sanksi
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Wahyu Setiawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur penyiaran dan pemberitaan selama berlangsung kampanye dalam Pilkada serentak 2018.

Dewan Pers akan dilibatkan menilai suatu produk jurnalistik yang memberitakan pesta demokrasi rakyat tersebut.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya bersama dengan Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers sudah membentuk gugus tugas dalam rangka menjamin kampanye melalui penyiaran maupun pemberitaan sesuai ketentuan.

Baca: Perumahan Serenia Hills Dijaga Ketat Keamanan Setelah Penangkapan Fachri Albar

Setelah pembentukan gugus tugas itu, kata dia, lembaga penyiaran terutama televisi melayangkan nota keberatan.

Hal ini karena upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu itu dapat membatasi.

Namun, dia menjamin upaya itu bukan bentuk pembatasan.

Baca: KPK Telisik Aliran Uang Suap Untuk Kampanye Bupati Subang

"Kami tak membatasi hanya mengatur agar prinsip kampanye yang berkeadilan dan mengedukasi dapat diwujudkan dalam penyiaran dan pemberitaan," kata Wahyu Setiawan, ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help