Periode 2016-2017, BPOM Temukan Produk Impor Ilegal Senilai Ratusan Miliar

Hal itu diungkapkan Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito dalam acara dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Periode 2016-2017, BPOM Temukan Produk Impor Ilegal Senilai Ratusan Miliar
Repro/Kompas TV
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekerja sama dengan aparat keamanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI berhasil menemukan produk impor ilegal berupa bahan baku obat, bahan pangan dan kosmetik senilai Rp 146,88 miliar selama periode 2016-2017.

Hal itu diungkapkan Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito dalam acara dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca: Sejumlah Hal yang Anda Mungkin Lupa Dari Fachri Albar

Dikatakan Penny, rincian nilai impor produk ilegal tersebut berupa obat Rp 6,38 miliar, suplemen makanan Rp 53 miliar, kosmetik Rp 78 miliar dan bahan pangan Rp 9,5 miliar.

Produk impor ilegal ini berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, India dan Tiongkok yang masuk melalui pelabuhan di Kalimantan Timur, Kepulauan Riau maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat.

Menurut dia, kebanyakan produk ilegal masuk ke Indonesia melalui perorangan karena perilaku pasar masyarakat.

Selain ketergantungan dan kebiasaan masyarakat terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga, aturan Pemda atau lintas negara yang dinilai tidak relevan lagi, sehingga perlu diperkuat lagi kerja sama lintas sektoral di perbatasan.

Dalam kerjasama lintas sektoral dalam pengawasan dan penindakan di daerah perbatasan, BPOM RI selama ini telah menjalin komunikasi dengan Kepolisian RI, Ditjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan publik, BPOM RI telah melakukan debirokritiasasi dengan mewujudkan sistem Pelayanan Prima yang mencakup penambahan jadwal layanan, bimbingan teknik dan coaching clinic.

Tidak hanya itu. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi (e-registrasi dan QR-Code) terus dilakukan tidak hanya untuk percepatan registrasi dan perijinan, tetapi juga peningkatan efektivtas pengawasan dan transparansi.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved