KKIP Dinilai Belum Berpihak Pada Industri Pertahanan dari Kalangan Swasta

Menurut amanat undang-undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP bertugas dan berwenang membina serta mengembangkan indhan Nasional

KKIP Dinilai Belum Berpihak Pada Industri Pertahanan dari Kalangan Swasta
Istimewa
Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas Connie Rahakundini Bakrie berfoto bersama dalam pameran hasil produksi Industri Pertahanan Nasional di acara Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Rabu (21/2/2018) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain membangkitkan kebanggan, pameran hasil produksi Industri Pertahanan Nasional di acara Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Rabu (21/2/2018) kemarin, menurut Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie masih menyisakan pekerjaan rumah.

“Terlihat sekali bahwa KKIP belum berpihak benar pada industri pertahanan dari kalangan swasta,” kata Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2018).

Pendapat tersebut ia lontarkan setelah melihat tidak hadirnya 13 orang termasuk Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam acara pameran hasil produksi Industri Pertahanan Swasta Nasional kemarin.

Padahal menurut amanat undang-undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP bertugas dan berwenang membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional.

Sedangkan yang termasuk dalam definisi industri pertahanan nasional adalah badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta (BUMS).

Connie kemudian mengutip pidato sambutan ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa pelaku industri pertahanan nasional harus diarahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal.

Baca: Fahri Hamzah: Saya Imbau Mabes Polri Rekrut Kembali Novel Baswedan

“Kalau memang terbukti BUMN tidak mampu maka lebih baik didorong dan dialokasikan dana PDN bagi para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa lebih mampu berinovasi dan memproduksi di dalam negeri,” kata Connie.

“Dari alokasi pembiayaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp15 trilyun untuk renstra 2015-2019, baru terserap Rp 6 trilyun kurang,” sambung Connie.

Rendahnya penyerapan itu, menurutnya adalah indikasi bahwa industri pertahanan swasta dalam negeri harus lebih ditempatkan KKIP untuk sejajar dengan BUMN karena terbukti dari serapan penggunaan lokal konten sebagaimana amanah UU pun BUMS malah telah mampu menyerap hingga 100 persen lokal konten. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh BUMN.

Lebih lanjut, Connie berharap bahwa kehadiran Menteri Pertahanan sebagai Dewan Pelindung Pinhantanas dan sebagai ex oficio Ketua Harian KKIP yang hadir bersama sama Ketua DPR, pejabat tinggi BPK serta Kepala BKPM dan Anggota Komisi 1 dan 3 DPR di acara pameran hasil produksi Industri Pertahanan Swasta Nasional kemarin, akan bisa lebih menggugah stake holders bahwa pelaku industri pertahanan dari kalangan swasta juga punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat perlatan pertahanan dan keamanan (Alpalhamkam) dalam negeri.

“Saat meninjau pameran kemarin, Ketua DPR sendiri mengakui kehebatan pelaku industri pertahanan dalam negeri, karena terbukti mampu menyerap besaranya bahan baku lokal dan menciptakan Alpalhankam dari tahap research, desain, produksi dan pemeliharaan,” kata Connie.

Sejauh ini, ia memaparkan bahwa pelaku industri pertahanan swasta nasional sudah bisa membuat berbagai macam produk alpalhankam. Mulai dari jihandak, senjata api laras pendek maupun panjang, mobil komando, kendaraan taktis, drones VTOL/vertical take off and landing, bom untuk pesawat tempur, hingga kapal tempur bawah air.

“Industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi tumbuhnya industri nasional yang akan mendorong pesar perekonomian,” pungkas Connie.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved