Pemilu 2019

Aturan Penayangan Iklan Kampanye Dianggap Beratkan Partai Politik Baru

"Kurang setuju semua diatur. Yang penting kampanye 23 September, tak menggangu Pancasila, SARA. Itu ruang kompetisi sah saja,"

Aturan Penayangan Iklan Kampanye Dianggap Beratkan Partai Politik Baru
Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan Gugus Tugas untuk menegakkan aturan pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan iklan kampanye Pemilihan Umum 2019, dinilai memberatkan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) merasa dirugikan dengan aturan tersebut.

Sebagai partai baru, mereka khawatir kesulitan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Ini tak adil buat partai baru. Peraturan ini merugikan partai baru. Sebagai brand terbatas melakukan sosialisasi," tutur Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Senin (26/2/2018).

Baca: KPU Laporkan Kasus Komisioner KPU Garut Kepada DKPP

Menurut dia, pembuatan aturan itu tak melibatkan partai politik.

Seharusnya, kata dia, partai politik diajak berbicara sehingga penyelenggara pemilu yang membentuk gugus tugas dapat memahami kekurangan peserta pemilu.

"Kurang setuju semua diatur. Yang penting kampanye 23 September, tak menggangu Pancasila, SARA. Itu ruang kompetisi sah saja," tegasnya.

Baca: Elza Syarief Mengaku Bicara Soal RUU Kekerasan Perempuan dan Anak Saat Bertemu Istri Setya Novanto

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved