Karyawan Freeport yang Dirumahkan Tidak Lagi Terima Tunjangan BPJS Kesehatan

Para pekerja menganggap mereka masih menjadi karyawan perusahaan asal Amerika Serikat itu karena belum adanya pernyataan resmi mengenai pemecatan

Karyawan Freeport yang Dirumahkan Tidak Lagi Terima Tunjangan BPJS Kesehatan
Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy
Para pekerja Freeport dan advokat Law and Human Right di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PT FI) memutus fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karyawan Freeport yang dirumahkan.

Padahal, para pekerja menganggap mereka masih menjadi karyawan perusahaan asal Amerika Serikat itu karena belum adanya pernyataan resmi mengenai pemecatan mereka.

Pengurus Serikat Kerja PT FI, Deddy Muklis mengatakan pemberhentian tersebut terjadi setelah Freeport mengirimkan surat kepada BPJS Kesehatan dengan alasan para pekerja mengundurkan diri pada Mei 2017 silam.

"Kami belum di PHK di Kemenaker, harus dicatatkan juga ke Disnaker, tapi BPJS Kesehatan klaim kami tidak ada hubungan dengan PTFI, sehingga BPJS kami dihentikan," ungkap Deddy saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Selatan, Minggu (11/3/2018).

Di kesempatan yang sama, tim hukum Serikat Pekerja Freeport, Nurkholis Hidayat dari Advokat Law and Human Rights Office mengatakan hal tersebut sudah dibicarakan dengan pihak BPJS namun tidak ada alasan pasti yang diutarakan.

Baca: Para Pekerja yang dirumahkan Minta Kepastian Status Kepada Freeport

"Kami akhirnya pada Desember 2017 langsung mendatangi BPJS Kesehatan. Ada pertemuan juga di Papua, dengan BPJS dan DPR, ketika kunjungan ke lapangan, dan semua buang badan, tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai hal ini," ungkap Nurkholis.

Nurkholis menjelaskan, BPJS Kesehatan hanya mengatakan selama perusahaan yang bekerjasama dengan mereka menghentikan kerjasama maka mereka juga tidak bisa lagi meminta tagihan kepada perusahaan tersebut.

"Tapi informasi yang mereka sampaikan kepada kami adalah mereka enggan memulihkan statsu kepersetaannya karena tergantung pada pemberi kerja, dalam hal ini adalah Freeport yang membayarkan iuran," ujar Nurkhokis.

Halaman
12
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help