Kader PDIP Tak Dukung Aturan Transportasi Online, Politikus Gerindra: Kasihan Pak Jokowi

Padahal kata Arief, terbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 bukti kepedulian pemerintah Joko Widodo terhadap nasib driver online.

Kader PDIP Tak Dukung Aturan Transportasi Online, Politikus Gerindra: Kasihan Pak Jokowi
Tribunnews/JEPRIMA
Ratusan driver taksi online saat melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Massa menolak Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, aturan yang di protes mengenai pembentukan koperasi, pembuatan SIM A Umum dan uji KIR kendaraan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyesalkan sikap kader PDI Perjuangan yang tidak mendukung program pemerintahan Joko Widodo

Arief menilai pernyataan Adian Napitupulu yang seakan akan memberikan pembelaan pada driver online malah justru ke depan akan membuat ketidaktertiban transportasi berbasis online.

"Permenhub Nomor 108 tahun 2017 justru merupakan sebuah payung hukum untuk membuat transportasi online lebih profesional, eh malah anak buah ibu Mega menolak gimana ya, kasihan juga Pak Joko Widodo kurang didukung oleh kader partai pendukungnya," kata Arief kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).

Padahal kata Arief, terbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 bukti kepedulian pemerintah Joko Widodo terhadap nasib driver online.

Karena memang driver online ini masuk sektor ketenagakerjaan informal. Oleh karenanya, harus ada perlindungan sebuah badan hukum yang mengelolanya sehinga jelas nasib para driver online bila terjadi sesuatu kecelakaan kerja atau tindakan yang merugikan masyarakat pengguna jasa transportasi online.

"Badan hukum yang menghimpun driver online bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada default dalam pengoperasian transportasi online," tegas Arief.

Selain itu juga kata Arief dengan adanya badan hukum yang menghimpun driver online akan dapat menjaga kualitas driver online dalam melayani masyarakat artinya harus ada seleksi yang ketat terhadap driver yang ingin mendaftar sebagai driver online, baik secara skill mengemudi yang aman dan pengetahuan terkait rambu rambu lalu lintas. 

"Terkait kendaraan yang digunakan juga harus uji kelayakan untuk digunakan sebab taransportasi online itu masuk katagori angkutan umum sehingga kelaikan kendaraan harus bisa memberikan rasa selamat dan aman untuk membawa konsumen," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help