Pilpres 2019

Sejumlah Ketua Umum Parpol Diusulkan jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDIP

Termasuk dalam menampung usulan nama calon wakil presiden (Cawapres) untuk mendamping Joko Widodo pada pemilu mendatang.

Sejumlah Ketua Umum Parpol Diusulkan jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDIP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kanan), didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (9/1/2018). PDI Perjuangan akan menggelar perayaan HUT ke-45 pada Rabu (10/1) di Jakarta Covention Center dengan tema Pancasila Bintang Penuntun Indonesia Raya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya membuka komunikasi seluas-luasnya terhadap semua partai dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Termasuk dalam menampung usulan nama calon wakil presiden (Cawapres) untuk mendamping Joko Widodo pada pemilu mendatang.

"Prinsipnya PDIP membuka diri seluas-luasnya, dengan seluruh kekuatan parpol untuk bisa bersama-sama dengan pak Jokowi di pilpres mendatang," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca: Cak Imin, Rommy, AHY hingga Puan Masuk Radar PDIP untuk Jadi Cawapres Jokowi

Oleh karena itu banyak nama dikaji untuk menjadi Cawapres Jokowi termasuk tiga nama Ketum Parpol koalisi pemerintah yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ( Cak Imin), Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Karena itu keinginan PDIP dengan membuka diri berdialog dengan seluruh kekuatan parpol adalah bagian dari cara kami untuk merangkul seluruh kekuatan bangsa ini untuk bisa bergotong-royong. Formasinya bagaimana? Kita lihat nanti kristalisasinya seperti apa," katanya.

Basarah yakin tidak akan ada kecemburuan dari Parpol apabila kadernya tidak terpilih menjadi Cawapres Jokowi.

Pasalnya bentuk kerjasama koalisi tidak hanya berujung pada pinangan menjadi Cawapres saja.

"Bentuk kerjasamanya tidak harus di cawapres. Banyak sekali bentuk kerjasama politik itu. Bisa di kabinet, lembaga negara, banyak macam kerjasama politik itu," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help