UU MD3

Soal Perubahan UU MD3, Presiden Jokowi: Tidak Saya Tandatangani

Selama pengamatan, Presiden menangkap keresahan yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan kemungkinan berlakunya UU itu.

Soal Perubahan UU MD3, Presiden Jokowi: Tidak Saya Tandatangani
Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo meresmikan program Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (14/3/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo terus memantau dinamika dan pembahasan publik seputar perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selama pengamatan, Presiden menangkap keresahan yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan kemungkinan berlakunya UU itu.

Oleh karenanya, ia telah mengambil sikap untuk tidak menandatangani perubahan UU tersebut.

Ketegasan sikapnya itu ia sampaikan usai acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Gedung Remaja Ciceri, GOR Maulana Yusuf, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (14/3/2018).

"Hari ini sudah hari terakhir dan saya sampaikan bahwa saya tidak menandatangani undang-undang tersebut," ucapnya.

Baca: Mahasiswa Tolak Berlakunya UU MD3

Ia menyadari bahwa dengan atau tanpa tanda tangannya, menurut ketentuan konstitusi, UU tersebut akan tetap berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari hal itu, Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat untuk bersegera menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi terhadap perubahan Undang-Undang MD3 tersebut ke MK.

"Untuk menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat dipersilakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," ujar Presiden.

Mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien mengingat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam praktiknya juga membutuhkan persetujuan Dewan.

"Perppu kalau sudah jadi _kan_ tetap perlu disetujui DPR," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan gambaran betapa dinamika yang terjadi di DPR saat pembahasan perubahan undang-undang dilakukan membuat Menteri Hukum dan HAM tidak dapat bersegera melaporkan perkembangan kepada Presiden.

"Situasi di DPR saat itu memang permintaan pasal-pasal banyak sekali. Dinamikanya panjang dan cepat yang tidak memungkinkan Menteri menghubungi saya. Pak Menkumham akhirnya menyampaikan itu, sudah kita potong lebih dari 75 persen," tandasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved