Tanggapan Wakil Sekjen PDIP Soal Calon Pimpinan MPR

Karena belum diundangkan dan diberi nomor, maka menurut Basarah belum ada pembicaraan mengenai pergantian atau penambahan unsur pimpinan MPR.

Tanggapan Wakil Sekjen PDIP Soal Calon Pimpinan MPR
Warta Kota/adhy kelana
Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kiri) dipeluk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menyatakan kesiapan maju dalam bursa bakal Cawagub Jatim di kantor DPP PDI perjuanagn, Jalan Diponegoro, Jakarta Puasat. Selasa (9/1/2017). Warta Kota/adhy kelana 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) akan berlaku 30 hari setelah disahkan.

Berdasarkan perhitungannya UU MD3 tersebut berlaku hari ini. Namun UU tersebut‎ baru menjadi subjek hukum setelah mendapatkan penomoran dan diundangkan dalam lembaran negara.

"Undang-undang MD3 yang sudah diketok tanggal 12 Februari kemarin adalah karena Februari kemarin cuma 28 hari maka praktis pada hari ini 14 Maret undang-undang MD3 itu resmi berlaku namun sebelum diundangkan dalam lembaran negara dan diberikan nomor undang-undang maka undang-undang itu belum menjadi subjek hukum," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/3/2018).

Karena belum diundangkan dan diberi nomor, maka menurut Basarah belum ada pembicaraan mengenai pergantian atau penambahan unsur pimpinan MPR.

‎"Paling lambat besok harus sudah di nomor ini‎," katanya.

Baca: Ada yang Tahu Berapa Usia Sebenarnya Artis Roro Fitria? Ini Jawabannya Berdasar Dokumen Akte Lahir

Baca: KOPEL: Jangan Terus Bikin Akrobat Politik, Presiden Jokowi Harus Tanggung jawab Selesaikan UU MD3

Terkait namanya yang santer disebutkan menjadi calon kuat pengisi kursi pimpinan MPR Basarah belum mengetahuinya.

Menurutnya, keputusan pengisi kursi pimpinan MPR berada ditangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

‎"Saya belum tahu mengenai keputusan akhir karena pegangan saya adalah keputusan Ibu Mega keputusan Ibu Mega dan di dalam fatsun PDIP Perjuangan tidak boleh seorang kader partai itu meminta-minta jabatan nawar nawar jabatan atau menolak jabatan," kata dia.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved