Pilkada Serentak

Kapolri Perintahkan Jajarannya Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Polisi beralasan, sikap tersebut diambil untuk menghargai proses demokrasi, tanpa menafikan supremasi hukum, perlindungan HAM dan lainnya.

Kapolri Perintahkan Jajarannya Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Puspen TNI/Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.
Penyematan bintang kehormatan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian digelar dalam suatu upacara militer, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/3/2018). Pemberian bintang kehormatan kepada Panglima TNI adalah sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia yang bukan anggota TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, yang telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. (PUSPEN TNI) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menunda penyidikan terhadap para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018. 

Polisi beralasan, sikap tersebut diambil untuk menghargai proses demokrasi, tanpa menafikan supremasi hukum, perlindungan HAM dan lainnya.

"Supremasi hukum tetap dilaksanakan nantinya setelah proses pemungutqn suara, penghitungan suara, kemudian penetapan pemenang nantinya," ujar Kapolri usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Setelah penetapan pemenang, lanjut Kapolri, menang atau kalah calon tersebut, proses hukum kembali dillaksanakan.

Baca: Pengacara: Gatot Sudah Nikahi CT Sebelum Lakukan Persetubuhan

Baca: Ada yang Tahu Berapa Usia Sebenarnya Artis Roro Fitria? Ini Jawabannya Berdasar Dokumen Akte Lahir

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, kalau KPUD sudah menetapkan pasangan calon, maka yang ikut Pilkada bukan lagi pribadi yang bersangkutan. 

"Tapi ia sudah dipilih dan didukung partai dan para pendukungnya," kata dia.

"Kita tidak boleh alergi dengan partai politik. Karena sistem politik kita, partai menjadi kanal dari warga negara untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi partai-partai ini harus dihormati juga," lanjutnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help