WNI Dihukum Mati

Ketua DPR Ingatkan Kemenaker Tuntaskan Aturan Turunan UU Perlindungan TKI di Luar Negeri

Karena menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, hingga kini belum adanya peraturan pelaksana

Ketua DPR Ingatkan Kemenaker Tuntaskan Aturan Turunan UU Perlindungan TKI di Luar Negeri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Aksi tersebut mengutuk dan menolak hukuman mati dalam menyikapi eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi yakni Zaini Misrin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntaskan regulasi turunan Undang-undang (UU) untuk melindungan para TKI di luar negeri.

Karena menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, hingga kini belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membahas regulasi turunan dari UU tersebut, mengingat sampai saat ini belum satupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR RI ini kepada wartawan dalam menanggapi isu-isu aktual, Selasa (20/3/2018).

Hal ini disampaikan Politikus Golkar ini dalam rangka menyikapi eksekusi hukuman pancung pekerja migran Indonesia asal Bangkalan, Madura bernama M Zaini Misrin di Arab Saudi.

Bamsoet juga lantas menyebut pekerja migran Indonesia bernama Suyanti yang mengalami ketidakadilan di Malaysia.

Majikan Suyanti yang didakwa menyiksa TKI asal Kisaran, Sumatera Utara itu lolos dari hukuman penjara dan hanya diperintahkan membayar denda.

Bamsoet khawatir para pelaku penganiayaan terhadap TKI bisa lolos begitu saja seperti halnya vonis terhadap majikan Suyanti.

“Pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri agar lebih serius dalam melakukan pembelaan dengan mengirimkan nota protes serta mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Malaysia mengingat korban (Suyanti, red) mengalami cedera fisik berat akibat penganiayaan,” ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan pemerintah bisa bekerja sama dan menerima masukan dari Migrant Care Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.

“Karena kasus penganiayaan TKI masih kerap terjadi di luar negeri,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help