Korupsi KTP Elektronik

Dua Menterinya Diseret Setnov Proyek e-KTP, Ini Respon Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, pelaku-pelaku yang merugikan negara memang harus bertanggung jawab

Dua Menterinya Diseret Setnov Proyek e-KTP, Ini Respon Presiden Jokowi
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
ā€ˇPresiden Joko Widodo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo merespon tudingan terhadap dua menterinya yang disebut menerima uang haram oleh terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto sebesar 500 dolar AS per orang.

Adapun dua menteri yang disebut-sebut Novanto, yaitu Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menjelaskan, Indonesia merupakan negara hukum dan jika terdapat bukti yang kuat terhadap seseorang yang dituduh maka dipersilahkan untuk diproses lebih lanjut.

"Kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses aja," ujar Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut Jokowi, pelaku-pelaku yang merugikan negara memang harus bertanggung jawab di pengadilan, namun hal tersebut tentunya harus berdasarkan fakta dan bukti.

"Semua harus berani bertanggung jawab, asalkan ada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat," ucap Jokowi.

Sebelumnya, di persidangan Kamis 22 Maret 2018, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan suara sesenggukan menyebutkan dua nama elit PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima dana eKTP masing-masing 500 ribu dolar Amerika.

"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri Oka dan Irvanto. (Uang) diberikan ke Puan 500 ribu dolar Amerika dan Pramono Anung 500 ribu dolar Amerika" kata Novanto.

Pernyataan terdakwa kasus korupsi eKTP, Setya Novanto kepada dua elite PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung sudah diungkapkan sejak persidangan pekan lalu.

Setya Novanto sempat bertanya pada saksi Made Oka Masagung, apakah mengingat proses serah terima uang di kediaman Novanto untuk diserahkan kepada dua anggota DPR.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help